Perdamaian Gaza di Atas Kertas: Tanpa Israel, Bisakah Bertahan?

 
Oleh : Tony Kurtbecks (Nama Pena)

Di tengah keruntuhan infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan keretakan politik panjang di Gaza, dunia menyaksikan upaya mediasi diplomatik besar dalam KTT perdamaian internasional yang digelar di resor tepi Laut Merah, Sharm el-Sheikh. Di panggung ini, para pemimpin dunia datang untuk menandatangani deklarasi gencatan senjata dan rencana rekonstruksi, meski tanpa kehadiran formal Israel maupun Hamas.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden AS Donald Trump bertindak sebagai tuan rumah bersama, mengundang lebih dari 20 negara dan organisasi internasional untuk ikut menandatangani “Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity”. Dalam pidatonya, Presiden el-Sisi menyebut proposal perdamaian AS sebagai “kesempatan terakhir” untuk membawa perdamaian di kawasan

Siapa yang hadir — dan siapa yang absen

Lebih dari 20 kepala negara dan perwakilan tinggi dari kawasan dan dunia hadir untuk menyaksikan penandatanganan dan memberikan dukungan politik dan finansial terhadap fase awal rekonstruksi Gaza. Presiden Palestina Mahmoud Abbas turut hadir, sementara kepala pemerintahan Israel tidak tampak dalam daftar peserta, langkah yang menurut laporan dipengaruhi oleh penolakan diplomatik dari sebagian pemimpin seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan terhadap kehadiran Perdana Menteri Israel. Keputusan ini memunculkan tanda tanya tentang legitimasi proses jika salah satu pihak utama dalam konflik tidak duduk di meja perundingan.

Inti kesepakatan dan klaim kemenangan diplomatik

Para mediator, terutama AS, Mesir, Qatar, dan Turki menyatakan bahwa fase pertama kesepakatan mencakup gencatan senjata, pertukaran tahanan dan tahanan mati, serta rencana awal untuk menghentikan operasi militer dan memulai rekonstruksi. Di panggung publik, para pemimpin memuji tercapainya langkah praktis seperti pembebasan sandera yang masih hidup, dan menyerukan komitmen internasional besar untuk membiayai pemulihan Gaza. Dalam pidatonya, beberapa pemimpin menggambarkan momen itu sebagai “awal baru” untuk wilayah yang porak-poranda.

Isi Deklarasi: Janji Diplomatik, Sedikit Rincian Teknis

Deklarasi tersebut menekankan sejumlah poin utama:

• Komitmen gencatan senjata — setidaknya di tahap awal
• Pertukaran tahanan dan jenazah antara Israel dan Hamas
• Dukungan internasional untuk rekonstruksi Gaza
• Prinsip persamaan hak antara warga Palestina dan warga Israel
• Pernyataan bahwa dokumen tersebut tidak secara eksplisit mendukung pembentukan negara Palestina kini, melainkan sebagai “aspirasi” dalam kerangka transisi pemerintahan antara Gaza dan otoritas internasional yang diawasi.

Meskipun deklarasi tersebut bersifat luas dan simbolik, banyak pengamat mencatat bahwa rincian teknis seperti mekanisme penarikan pasukan, zona pengawasan, pengaturan keamanan di lapangan masih sangat minim bahkan nyaris absen.

Mengapa banyak pihak menyebutnya rapuh

1. Ketiadaan pihak utama di meja — Ketidakhadiran delegasi Israel dan ketiadaan perwakilan Hamas pada proses penandatanganan secara formal melemahkan mekanisme pengawasan kesepakatan. Tanpa keterlibatan langsung pihak-pihak yang melakukan dan menjadi target operasi militer, implementasi di lapangan berisiko tinggi menghadapi interpretasi berbeda dan pelanggaran.
    
2. Isu sensitif yang belum tuntas — jenazah sandera dan verifikasi — Organisasi seperti ICRC mengingatkan bahwa pengembalian jenazah para sandera yang tewas akan memakan waktu dan menghadapi hambatan teknis karena reruntuhan dan medan yang berbahaya. Persoalan ini telah menjadi pemicu ketegangan teranyar antara pihak-pihak yang berkonflik. Jika titik-titik paling sensitif tidak ditangani dengan prosedur jelas, potensi pembalikan atau pemutusan kesepakatan tetap besar.
   
   
3. Kebijakan bantuan kemanusiaan terpolarisasi — Ada laporan bahwa Israel menutup atau membatasi sebagian akses bantuan kemanusiaan (misal penutupan Rafah) sebagai respons terhadap masalah pengembalian jenazah, serta tuduhan ketidaksesuaian pelaksanaan gencatan senjata. Pembatasan semacam ini mengancam proses rekonstruksi yang membutuhkan aliran bantuan stabil dan pengaturan logistik yang aman.

Ambisi vs. Realitas: Tantangan Intervensi dan Disarmament (Pelucutan Senjata)

Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa konflik telah usai dan perdamaian baru dapat dimulai, serta menegaskan bahwa Hamas akan “diontarkan” dan dilucuti persenjataannya dalam waktu cepat. Namun praktisnya, Hamas menolak disarmenta total dan penyelesaian politik cepat, mengklaim bahwa pengaturan masa transisi harus mempertahankan peran mereka dalam keamanan lokal.

Sementara itu, Israel khususnya pemerintah Netanyahu menyatakan bahwa untuk jangka panjang, mereka tidak akan menerima keberadaan Hamas bersenjata di wilayah Gaza dan menolak pembentukan negara Palestina dalam kerangka yang memungkinkan otonomi penuh.

Risiko konkret yang mengintai implementasi

• Kepatuhan medan: Tanpa observator netral dan mekanisme verifikasi yang transparan, klaim pelanggaran mudah meledak menjadi tindakan balasan.
  
  
• Fragmentasi politik Palestina: Siapa yang akan memimpin rekonstruksi dan bagaimana legitimasi lokal dijaga bila Hamas tidak secara formal diundang? Persoalan pemerintahan transisi dan keamanan internal Gaza menjadi krusial.
  
  
• Pembiayaan vs. pengawasan: Komitmen donor perlu disertai mekanisme audit dan pengamanan agar dana rekonstruksi benar-benar menjangkau korban dan infrastruktur, bukan jatuh ke tangan aktor yang memonopoli sumber daya.
  
  
• Ketegangan wilayah luas: Perubahan keseimbangan politik di kawasan (misal sikap negara Arab, peran Turki, Iran, AS) bisa membuat implementasi perjanjian rentan terhadap tekanan luar yang menuntut kompromi tak terduga.

Perspektif dan Isu Kritis

Beberapa masalah mendesak muncul dari dampak kesepakatan:

• Verifikasi & kepatuhan: Tanpa misi pengawas netral dan mekanisme audit independen, klaim pelanggaran dapat memicu konflik baru.
  
  
• Rutinitas bantuan: Aliran bantuan bahan pangan, obat, bahan konstruksi sangat tergantung pada akses stabil dan keamanan di lapangan.
  
  
• Risiko sanksi atau rekonsiliasi: Apakah ada konsekuensi bagi pihak yang melanggar, atau mediasi cepat?
  
  
• Ekspektasi masyarakat sipil: Penduduk Gaza yang hancur menunggu bukti nyata, tidak hanya janji simbolis bahwa hidup bisa Kembali
  
  
• Rencana rekonstruksi yang realistis : Proyeksi biaya, timeline, dan syarat transparansi yang jelas agar bantuan internasional efektif. Laporan awal bahkan menyebut kebutuhan miliaran dolar untuk rekonstruksi menyeluruh sebuah tantangan besar bila keamanan belum terjamin.

Antara Harapan dan Ujian Waktu

KTT di Sharm el-Sheikh merupakan momen bersejarah pertanda bahwa dunia masih menyisakan komitmen terhadap isu Palestina–Israel dan ingin bergerak melampaui aksi militer destruktif. Namun, tanpa kehadiran langsung Israel dan Hamas, deklarasi tersebut lebih banyak berperan sebagai panggung simbolik daripada kesepakatan operasional.

Fase awal sudah menunjukkan langkah nyata : pertukaran tahanan dan aliran bantuan terbatas. Tapi sebagian besar tugas terberat pengembalian jenazah, pembentukan sistem keamanan dan pemerintahan transisi, pengawasan independen, disarmament (pelucutan senjata) masih menunggu implementasi penuh. Waktu akan menjadi penguji utama : apakah deklarasi ini akan menjadi pondasi bagi perdamaian berkelanjutan, atau sekadar jeda singkat dalam konflik panjang yang berulang?

Wallahu’alam

Follow Sosial Media saya

Youtube ;
https://www.youtube.com/@kanalsenyawa88

Instagram :
https://www.instagram.com/tony_kurtbecks/

TikTok :
https://www.tiktok.com/@tony.kurtbecks

Subscribe to receive free email updates: